Ketum PP Persakmi Hadiri Diskusi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024 yang Diselenggarakan Bappenas

InfoPersakmi – Bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya (6 Nop 2018), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  menyelenggarakan diskusi regional tentang menjaring penguatan issu utama, arah dan strategi RPJMN 2020-2024. Menghadirkan para akademisi kesehatan masyarakat dari beberapa kampus ternama di Indonesia. Diantaranya, Prof. Ascobat Gani dan Prof Budi Hidayat (UI), Prof. Dr. Ridwan Amiruddin (Ketua Umum

Ketua Umum PP Persakmi foto bersama dengan para narasumber dari berbagai Universitas dan pihak Bappenas dalam kegiatan Diskusi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024 yang Diselenggarakan Bappenas, di Surabaya (06 November 2018).

PP Persakmi) dan Prof  Dr. Razak Thaha (Unhas), Prof.Dr. Laksono (UGM) dan Dr. Widodo Jatim Pudjirahardjo (Unair).

Dalam paparannya pihak Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali selaku Direktur  Gizi dan Kesehatan Masyarakat meminta para akademisi  tersebut untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap naskah backgroud dan kewilayahan RPJMN tersebut.

Secara khusus Ketua Umum PP Persakmi, Prof.Dr.Ridwan Amiruddin, SKM. MKes.,MSc.PH. memaparkan beberapa point krusial yang perlu mendapat perhatian diantaranya;

1. Penguatan capaian indikator utama kesehatan dengan penekanan intervensi pada faktor risiko utama yaitu AKI dan AKB, dengan program yang lebih inovatif.
2. Semua issu strategi yang meliputi KIA, PM/PTM, dan yang lainnya yang mengutamakan aspek kemandirian dan pemberdayaan. Perlu dikawal dengan baik  oleh tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat.
3. Melemahnya capaian indikator UKM dalan 4 tahun terakhir ini tidak terlepas dari pengaruh buruk  kapitasi tingkat Puskesmas.

Untuk itu Prof Ridwan, mengusulkan untuk  membentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) desa  sebagai  garda terdepan mengawal seluruh program UKM esensial termasuk program Germas dan PIS-PK yang secara kelembagaan di isi oleh tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat  yang memiliki basic keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, biostatistika dan kependudukan, kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi.

“Ini terobosan yang sangat substansial dalam mengentaskan indikator kesehatan yang bergerak sangat lambat”, papar Ketum PP Persakmi tersebut.

Tanggapan dari Bappenas, sangat merespons dengan baik usulan tersebut. Sehingga kedepan fungsi pemberdayaan masyarakat dan program UKM tidak tenggelam oleh dampak kapitasi JKN di Pusat kesehatan mastarakat.