Persakmi Jatim Luncurkan Buku “Connecting The Unconnected”

Persakmi Jatim Luncurkan Buku “Connecting The Unconnected”

PERSAKMI Pengda Jawa Timur menerbitkan hasil pemikiran dan refleksi dari Program Riset Aksi Parsitipatif Desa Sehat Berdaya, dalam sebuah buku …

“CONNECTING THE UNCONNECTED” ; Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berdaya

“CONNECTING THE UNCONNECTED” ; Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berdaya

Memahami kesehatan dan perilaku hidup sehat yang berkembang dan dikembangkan masyarakat, niscaya tidak akan pernah memadai jika hanya dikaji dari …

Ihwal UKAKMI 13 Juli 2019 yang Cacat Hukum

Ihwal UKAKMI 13 Juli 2019 yang Cacat Hukum

Banyak sekali pertanyaan seputar pelaksanaan UKAKMI yg akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 20019 ke email maupun fanspage PP Persakmi. Intinya …

Ihwal Sumpah/Janji Profesi Sarjana (Ahli) Kesehatan Masyarakat

Medio bulan Agustus 2017, PP IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) bersama AIPTKMI (Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan …


Legalitas (Badan Hukum) Persakmi

Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Public Health Union /IPHU), berbadan hukum sebagaimana Akte Notaris : No. 3 Tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Soewondo Rahardjo, SH, serta mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-07.AH.01.06 Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010.

Organisasi ini didirikan di Kota Makasar pada tanggal 21 Mei 1998 dengan nama Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) pada tanggal 8 Agustus 2009 di Semarang dan berkembang seiring dengan perkembangan Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menjadi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) pada tanggal 7 September 2017 di Padang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kantor Pimpinan Organisasi tingkat Pusat berkedudukan dimana ketua umum pengurus pusat berada (Makassar) dan mempunyai kantor di ibu kota Negara (Pondok Jaya III no 5B Pela Mampang Jakarta Selatan)

Persakmi sebagai Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Persakmi ke 5 yang telah diselenggarakan pada tanggal 5-7 September 2017, di kota Padang – Sumatera Barat, menetapkan bahwa Persakmi (Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia) sebagai organisasi yang menghimpun para Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dan Profesional Kesehatan Masyarakat (sebagai produk pendidikan profesi kesmas level 7).

Persakmi sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan masyarakat (SKM dan Profesional Kesehatan Masyarakat), dengan mempertimbangkan anggota yang homogen dan merupakan seminat dan seprofesi, yang ditandai dengan kesamaan mayoritas kurikulum pendidikannya. Hal ini selaras dengan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 1 ayat 16, bahwa “Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi”.

Persakmi memiliki visi baru yaitu Menjadi organisasi profesi kesehatan masyarakat penggerak utama pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia dengan tujuan Terlaksananya organisasi profesi yang mandiri, dan profesional sebagai wadah untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat maupun etika profesi para anggotanya”. Visi dan tujuan Persakmi sejalan dengan amanat UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 50 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan”.

Persakmi mempunyai kelengkapan dengan kolegium tenaga kesehatan masyarakat. Keberadaan Kolegium Tenaga Kesehatan Masyarakat Indonesia merupakan badan otonom Persakmi yang berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan kesehatan masyarakat. Kolegium Tenaga Kesehatan Masyarakat Indonesia di bawah naungan Persakmi berupa himpunan seminat tenaga kesehatan masyarakat dalam suatu bidang dan area tertentu, dimana Sarjana Kesehatan Masyarakat dan professional kesehatan masyarakat berada. Keberadaan kolegium tenaga kesehatan ini, seiring dengan amanat UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 51 ayat 1, 2 dan 3, yang intinya menyatakan bahwa untuk mengembangkan cabang displin ilmu dan standar pendidikan tenaga kesehatan, organisasi profesi dapat membentuk kolegium masing-masing tenaga kesehatan.

Kami laporkan juga, saat ini kepengurusan Persakmi di tingkat propinsi (pengurus daerah) telah tersebar di 32 propinsi di Indonesia, sementara 2 propinsi sisanya dalam tahap proses pembentukan. Kami targetkan dalam waktu 1 tahun pasca Munas Persakmi, kepengurusan Persakmi di tingkat propinsi sudah tersebar di seluruh Indonesia.

SaveSave

Save

Save

Save

SaveSave